Bentuk hukum badan usaha milik daerah sebagai sarana sumber pendapatan daerah di Kota Magelang

Eko Ariani, R Murjiyanto

Abstract


Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena semenjak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. PAD yang semakin besar tentunya akan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang; (2) Mengetahui upaya yang dilakukan BUMD dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang; (3) Mengetahui kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha melalui BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang yaitu (a) Faktor kepemilikan modal usaha perusahaan daerah hanya di miliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang; (b) Faktor batas wewenang dan tanggung jawab pemilik, dimana dengan dimensi tanggung jawab perusahaan daerah untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus pelayanan sosial guna membantu pembangunan di daerah, maka kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat, berada di kewenangan Kepala Daerah Kota Magelang; (2) Upaya-upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu : (a) Meningkatkan pendapatan dengan cara mengadakan perubahan dan inovasi di perusahaan daerah (b) Mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, dimana biaya-biaya yang masih dpaat ditunda, maka kebijakan yang ditempuh dengan cara mengalokasi dananya pada hal-hal yang lebih prioritas; (3) Yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menjalankan usaha.

 


Keywords


Badan Usaha Milik Daerah;Pendapatan Asli Daerah

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats