Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa khususnya mengenai pemilihan/seleksi pamong desa di Kabupaten Bantul

Ike Kustini Rahayu, Francisca Romana Harjiyatni, T Diana Ethika

Abstract


This study aims to know the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Village Official in the village official selection organization and factors that cause the lawsuit to Yogyakarta State Administration Court. This study used normative juridical approach through descriptive qualitative study. The study used primary data that was obtained through observation and interview and secondary data that was collected through books review and documents like constitution and others that related to this study. The data was then analyzed qualitatively. The result reveals that the implementation of Regional Regulation of Bantul Regency Number 5 of 2016 concerning Village Official does not resemble the original regulation. It can be seen that the society or the official does not fully understand every article of the regulation and that can lead to misperception. The misperception of the regulation directs to incorrect implementation. This is what is considered as fatal mistakes by the society so that this can be used as a basis for filling a lawsuit to the State Administration Court.

 


Keywords


Regional regulation implementation;village official selection

Full Text:

PDF

References


Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa’at Anugrah Pradana, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Depok.

Ateng Syafrudin, 1995, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung.

Bagir Manan, 1945, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Tingkat Daerah, Pusat, Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.

Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya, Unsika, Karawang.

Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru, Bandung.

Febrian, 2004, Hirarki Aturan Hukum di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Francisca Romana Harjiyatni, 2017, Peradilan Tata Usaha Negara, Kepel Press, Yogyakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah-di-indonesia

https://www.academia.edu>kekuasaandan organisasi pengelolaankeuangan daerah

J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal Legislasi Indonesia, 2009, Keberadaan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2009, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi,Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Syaukani HR, 2015, Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.

The Liang Gie, 1960, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, Sri Handayani Retna Wardani, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats