Kebijakan penyidik terhadap tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di Polda DIY

Joko Hamintoyo, Yanto Yanto, Hartanti Hartanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak kejahatan transaksi elektronik, selain bertujuan mengatahui hambatan dalam mengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penulis untuk menganalisis terkait pengambilan kebijakan penyidikan dalam pengungkapan tindak kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik disebabkan adanya identitas pelaku yang dipalsukan, sehingga menyulitkan prosedur penangkapan. Berdasarkan mekanisme ini penyidik melakukan pengambilan kebijakan dengan merubah identitas pelaku pada saat penangkapan, hal ini di dasarkan dalam Pasal 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian juga dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum pengungkapan kejahatan eletronik dan informatika karena membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian dari tempat pelaporan korban.

 


Keywords


Kebijakan Hukum; Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik; Penyidikan

Full Text:

PDF

References


Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Visimedia, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Yuli Hermawan, “Proses Penyidikan oleh Kepolisian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Kejahatan”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 3 (1), Mei 2019


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats