Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance)

Hendrik Farizal, Ishviati J Koenti

Abstract


The birth of a Regional Regulation (Perda) must contain a regulation that can be adhered to by the community, and to support this it is very necessary to understand the desires and social conditions of the community so that it can be applied over a long period of time. Therefore, philosophical considerations must be clear where the community will be taken. To achieve responsive regional regulations in supporting the implementation of good governance, the purpose of this study is to find out the principles of the formation of responsive regulations and their implementation in order to support good governance practices. This type of research is empirical juridical. Empirical juridical is a way of legal research with primary data or field data. The empirical juridical approach in this study is to analyze the problem carried out by combining legal materials with primary data obtained in the field, namely the implementation of the formation of regional regulations in Sleman Regency. The formation of law in the Sleman Regency House of Reresetative during 2014-2019 has not yet fully used the principles of establishing a good and responsive regional regulation, its formation has not fully used an academic text, so the reponsive principle has not been seen. Some of the regional regulations discussed are still originating from regional governments which are generally repressive. Regional regulations originating from DPRD initiatives tend to be responsive because they are aspirational and tend to respond House of Reresetative to community needs and the process of making them is participatory, and in terms of interpretation, the legal product provides little opportunity for the government to make its own interpretations through various implementing regulations.

Keywords


Formation of Regional Regulations; Responsive; Good Governance

Full Text:

PDF

References


AAGN. Ari Dwipayana, 2003, Membangun Good Governance. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Good Governance, PSH FH UlI, Yogyakarta

Bernard L. Tanya, dkk, 2006, Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. KITA, Surabaya,

Inu Kencana Syafiie, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta

La Ode Bariun, 2015, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar

Moh. Mahfud, MD., 1998, Politik Hukum di Indonesia, cet. ke-1, LP3ES, Jakarta.

Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta

Philippe Nonet and Philip Selznick, 2001, Law and Society Transtition: Toward Responsive Law, dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2,Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya

Reny Rawasita, et.al., 2009, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta

Riswanda Imawan, 2002, Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi dan Otonomi Daerah, P2P-LIPI, Jakarta

Sarundajang, 2007, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sedarmayati, 2003, Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung

Darmini, 2018, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS Vol V Nomor 2 Agustus 2018 , Universitas Mataram, Mataram

Meri Yarni dan Latifah Ami, 2015, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Universitas Jambi, Jambi

Muhammad Suharjono, 2014, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal DiH Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Untag, Surabaya

Sari, 2015, Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Bukittinggi, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Syarif Hidayat, 2006, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

Yusdiyanto, 2012, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. 2012 ISSN 1978-5186

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats