Pelaksanaan penyidikan terhadap pengedar psikotropika dengan resep dokter di Satuan Resesre Narkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman

Ihwanul Hakim, Lilik Mulyadi

Abstract


Dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika maka terdapat aturan yang mengawasi masalah penggunaan dan peredaran obat maupun bahan Psikotropika, dewasa ini banyak pelaku penyalahgunaan Psikotropika yang memanfaatkan resep dokter untuk dapat membeli atau mendapatkan Psikotropika yang tujuannya digunakan sebagai keperluan medis namun oleh pelaku dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sendiri dan menjualnya kembali. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Psikotropika dimana pelaku tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari Instansi Pemerintah terkait. Penerapan Pasal terhadap pengedar Psikotropika ditemui terdapat perbedaan penerapan Pasal antara Polresta Yogyakarta dengan Polres Sleman khususnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam unsur mengedarkan yang termuat dalam Pasal 62 Ayat (4) UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan jenis penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu penyidik yang menangani langsung terhadap tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode Diskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa dalam menjerat pelaku pengedar Psikotropika di Polresta Yogyakarta atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum diperkenakan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Penerapan Pasal terhadap pelaku pengedar Psikotropika di Wilayah Hukum Polres Sleman dapat dipersangkakan dengan Pasal 60 Ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan perbedaan penerapan Pasal tersebut berdasarkan pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa unsur mengedarkan dalam Pasal 60 Ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 berlaku terhadap pengedar yang memiliki kapasitas peredaran Psikotropika dalam jumlah yang besar.

 


Keywords


Psikotropika; Alprazolam; Pengedar; Penyalahgunaan

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.

Alam A.S, 1987, kejahatan dalam sistem pemidanaan, P.T Gramedia, Ujung Pandang.

Andi Zainal Abidin Farid, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Badan Narkotika Nasional, pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda Gedung Graha Pemuda, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1987, Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang.

Budi Rizki Husin, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Burhan Ashshofa, S.h 2013, Metode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung.

Chazawi, Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004) ”Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika”, Mimbar Hukum,

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.

Gatot Suparmono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswadan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.

Heni Siswanto, 2005, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro, et al., 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor.

Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, PTIK, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro Wirjono, R. 2002, “Hukum Acara Pidana di Indonesia”. Sumur, Bandung.

Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana ; Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Restu Kartiko Widi, 2010, Asas Metodologi Penelitian, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Putra Bardin, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991, Hukum Pidana 1 A -1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Suharsimi Arikunto, 2006, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso, Siswantoro, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika (dalam kajian sosiologi hukum), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman, 2001, Hukum Narkoba di Indonesia, PT. rafka Aditama, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Tolib Efendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Setara Press, Malang.

Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalurkan. Diakses 29 Desember 2019.

Data Ungkap Kasus Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, 2018.

Data Ungkap Kasus Satresnarkoba Polres Sleman, 2019.

http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html.,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats