Kekuatan hukum surat keterangan pemerikasaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Kurniawan Sigit Purwanto, Yanto Yanto, Hartanti Hartanti

Abstract


Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru.


Keywords


Tindak Pidana; Alat Bukti; Narkotika; Kepolisian

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditiya Bakti, Bandung

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenademedia Group, Jakarta

R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, PT. Eresco, Bandung

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran dan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats