Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Tutik Nur Eni, Ishviati J Koenti, T Diana Ethika

Abstract


Indonesia issued a policy through Presidential Regulation Number 21 Year 2016 Concerning Free Visit Visa. However, the policy turned out to be not as expected in empirical practice. Therefore this study takes the formulation of the problem of how the supervision of Foreigners before and after the enactment of Presidential Regulation Number 21 Year 2016 Concerning Free Visit Visa tentang Bebas Visa Kunjungan at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and how to optimize the supervision of Foreigners at the Regional Office of the Ministry of Law and Rights Human Rights Special Region of Yogyakarta in the future. As a normative legal research, secondary data collection is done by studying documents or library materials. The results of data collection through the study of documents or literature are then combined by examining, analyzing, and understanding relevant information which is then taken to be limited to relevant matters and in accordance with the topic being raised. In addition, this study uses several approaches as a guiding direction so that it can facilitate data collection, namely the statute approach and conceptual approach. Based upon the research questions above, it could be proposed some primary conclusions, i.e.: in carrying out the supervision of the absence of SOP (standard operating procedure) on the Alien supervision team and the limited number of human resources (especially PPNS Immigration). In addition, the amount of the supervision budget is not proportional to the increasing number of foreigners who enter after the enactment of Presidential Regulation Number 21 Year 2016 Concerning Free Visit Visa.


Keywords


Foreigner; Control; Visa Free Visit

Full Text:

PDF

References


Muhammad Tahir Azhary, 2004. Negara Hukum (Cetakan Kedua), Kencana, Jakarta, hlm. 17.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, Hukum Internasional Bunga Rampai, Alumni, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sugeng Istanto, 1994. Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

---------, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2013. Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Penerbit Nusamedia, Bandung.

Marbun, SF dkk, 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki,, 2013. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Victor Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994. Aspek Hukum Pengawasan melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta.

Soehino, 2008. Ilmu Negara (Edisi Ketiga), Liberty, Yogyakarta.

J.G.,Starke, 2008. Pengantar Hukum Internasional 1 (Edisi kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta.

Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung, 2017. ÔÇťOptimalisasi Peran Tim Pora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan}, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11 Nomor 3 Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mansuia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats