WEWENANG DAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA

Cahyo Suprobo, Muhammad Hatta, Eko nurharyanto

Sari


This study aims to analyze and empirically search the information about the exercise of the police officer’s duties and authorities in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. It also aims to know the obstacles faced by the police officers in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department.

            This study is a normative research which reviews legal norms related to the object of the research. This study was conducted in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. This study employed secondary data which is a primary legal material in the form of legislation and the primary data from the result of the interview with the interviewee as the support for the primary legal material. The data were gathered by conducting literature study and field research. The data were analyzed qualitatively.

            Based on the result of the research, it can be concluded that the intensity of the event of mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department is high. The mass rally was done 172 times in 2015, 146 times in 2016, and 152 times in 2017. The actions taken by the police officers of Yogyakarta City Police Department in exercising the duties and authorities in handling the mass rally consists of 3 (three) steps including preemptive step (being initiative to precede the mass rally by persuading and communicating to reduce conflict), preventive step (preventing the anarchism in the mass rally and keeping the mass rally save, conducive, and well controlled), and repressive step (some steps taken to secure the mass rally through service and security procedures of expressing opinion in public or a mass rally). There are two factors of the obstacles faced by the police officers in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. The first is the internal factors which are influenced by the lack of Republic of Indonesia Police personnel in Yogyakarta City Police Department Satsabhara, the different intellectuality and knowledge level of Yogyakarta City Police Department members and psychological condition and the ability to control emotion of each member of Police Department. The second is the external factors which are influenced by the lack of coordination with the Police Department, the field condition and setting of the mass action in doing rally, the lack of legal knowledge of the mass and the image of a police officer which is always bad in the eye of protesters.

Keywords: Police Duties, Mass Rally


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Arief, Bowo, 2008, Pengorganisasian, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bibit Samad Rianto, 2006, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mendagri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta.

D.A. Snow, S.A. Soule and H. Kriesi, 2004, The Blackwell Companion to Social Movement, MA Blackwell, Malden.

Div Humas, 1998, Buku Petunjuk Induk Samapta Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Ferli Hidayat , 2005, Grand Strategi Polri 2005-2025, Mabes Polri, Jakarta.

Hasan Muhammad Tiro, 2012, Demokrasi Untuk Indonesia, Teplok Press, Jakarta.

Hasibuan Melayu, 2007, Manajemen Organisasi, Cakrawala, Yogyakarta.

Henry cambell Black, 1979, Black’s law Dictionary With Pronounciations, fifth edition, west Publising & Co. USA.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung.

J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen: Ars Aeguilibri.

Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.

Karl-Dieter Opp, 2009, Theories of Political Protest and Social Movement: a Multy- Disciplinary Introduction, Critiue and Synthesis, Routledge, New York.

Kontras, 2010, Essay : Demonstrasi dan Demonstran, Kontras, Jakarta.

Kunarto, 1997, Perilaku Organisasi POLRI, PT Cipta Manunggal, Jakarta.

Kurnia Cahyaningrum Effendi, 2012, Indonesia Bergerak Gerakan Rakyat Mendekati Kebijakan Publik: Kasus Pulau Padang, MAP dan MKP UGM, Yogyakarta.

Maria S.W, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Karyadi, 1979, Polisi Filsafat dan PerkembanganHukumnya, Politea, Bogor.

Moh. Hatta, 2014, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Liberty Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Yayasan Brata bakti dan PT Gramedia, Jakarta.

M. Oudang, 1982, Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Markas Besar Polri, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muradi, 2009, Penantian Panjang Reformasi Polri, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1999, Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya.

Purwanto, Yadi, 2001, Manajemen Organisasi, PT. Cendikia Informatika, Jakarta.

Reh Ngenana, 2007, Metode Negosisasi Oleh Polisi Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Studi Kasus Unjuk Rasa di Abepura 16 Maret 2006, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, UII , Yogyakarta.

Rusman Hadi, 1996, Polri Menuju Reformasi, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.

Sadjijono, 2008, Menegenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung.

Sarah Nuraini Siregar, 2011, Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010, CV Andi Offset, Yogyakarta.

SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Smelser, 1962, Theory of Collective Behaviour, The Free Press, New York .

Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

S. Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung.

Suhada, 2010, Tinjauan Hukum Penanganan Unjuk Rasa Oleh Anggota Sat Dalmas Polda Jateng (Studi Kasus di Mapolda Jateng), tesis, Universitas STIKUBANK, Semarang.

Sutanto, 2006, Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra Terhadap Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.

Untung S. Rajab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Undnag-undang Dasar 1945), CV Utama, Bandung.

Utomo Warsito Hadi, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wahmuji, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zulfikri Suleman, 2010, Demokrasi Untuk Indonesia : Pemikiran Politik Bung Hatta, PT Kompas Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekkuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Internet dan Jurnal

Bagus Kurniawan,”Sopir Taxi dan Angkutan Umum di Yogyakarta akan Mogok”, Detiknews, https://News.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3490103, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.30.

Bastian Tebai,”100 Orang Ditangkap dalam Aksi Tolak New York Agrement”, Suara Papua, https://suarapapua.com/2017/08/15/100-orang-ditangkap-dalam-aksi-tolak-newyork-agreement. Diakses pada tanggal 16 Nopember 2017 pukul 10.00

Sutarmi,”Maraknya Aksi Demo, Yogya Siaga I”, Kompas, http://Kompas.com/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 20.00.

http://id.wikipedia.org/wiki/unjuk_rasa,diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 11.00.

http:/demastitqmanna.blogspot.co.id/2013/01/bentu-dan-tata-cara-penyampaian.html, diakses pada tanggal 13 Nopember 2017 pukul 20.00.

http:/ www.polri.go.id, diakses pada tanggal 22 Nopember 2017 pada pukul 04.00.

http://www.polri.go.id/pdf/sejarah10830polri.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 04.00.

Ateng Syafrudin, 2000,”Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Pro Justisia, Vol 4, No.2, Maret 2000.

Suharko, 2006,”Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reporter Gerakan Petani”, Ilmu Social dan Ilmu Politik, Vol. 1, No.1. Januari 2006.

Wawan Muliawan, 2003,”Paradigma Baru Pelayanan Unjuk Rasa Dengan Pemberdayaan Negosiator Polri”, Jurnal Srigunting, Vol. 5, No.2, Januari 2003.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##