PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Warsono Warsono, Francisca Romana Harjiyatni, Takariadinda Diana Ethika

Sari


PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku-Buku :

Bahri T., Saiful, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, YPAPI, Yogyakarta.

F. Budi Hardiman. 2009.Menuju Masyarakat Komunikatif. Kanisius.Yogyakarta.

James P. Lester& JosephStewart.2000. Public Policy: AnEvolutionary Approach. Whadsworth. Australia.

Jazim Hamidi. 1999.Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjendan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Jurgen Habermas.1997. The Public Sphere: An Encyclopedia Article. In Mediaand Cultural Studies (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner). Blackwell. Massachusetts.

Miriam Budiardjo. 1980. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta,

Muin Fahmal. 2006. Peran AUPB Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, UII Press, Yogyakarta.

Niklas Luhmann. 1997. The control of intransparency. Systems Researchand Behavioral Science.

Nugroho D. Riant. 2003.Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.Jakarta.

Refly Harun. Zainal A. M. Husein, dan Bisariyadi. 2004. Menjaga Denyut Konstitusi. Konstitusi Press. Jakarta.

R. Muhammad Mihradi, 2011, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Ujang Abdullah, 2014 Kewenangan PTUN Terhadap Sengketa Informasi Publik, PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA.

W. Nick Carter, 1990, Disaster Management, Asian Development Bank.

Sumber lainnya :

Yogi Wiratman. 2016. Kedudukan dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar1945. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Melisa Emeraldina. 2013. Pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publi koleh Pemerintah Kabupaten Bantul”. Tesis. Prgram Studi Megister Studi Kebijakan Fakultas Hukum UGM.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

United Nations. Universal Declaration of Human Rights 1948

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Komisi Informasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Perturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##