Kajian Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Iren Gian Prasetya

Sari


Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang telah mengalami metamorfosa status di ranah hukum pidana nasional, jika sebelumnya hanya dianggap sebagai tindak pidana umum yaitu penganiayaan dalam KUHP yang tidak memiliki kekhususan subyek, saat ini telah mengalami spesifikasi dimulai dengan bergantinya jenis tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang otomatis menjadi "lex specialis derogat legi generali", alasan utama dalam perubahan dasar hukum tindak pidana KDRT dapat dikaji lebih dalam dengan kajian viktimologi, kajian yang memandang sebuah kejadian hukum dari sudut pandang korban, baik dari kepentingan korban (mencegah terjadinya viktimisasi) maupun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana selanjutnya di masa depan. Hasil dari tinjauan viktimologi mengenai alasan utama terjadinya perubahan dasar hukum tindak pidana KDRT adalah tidak terakomodirnya kepentingan-kepentingan yang bersifat privat karena tindak pidana ini berada pada ranah domestic violence. Seiring penegakan hukum baru dalam perkara KDRT, masih banyak ditemui kendala-kendala yang dihadapi terutama dari pihak korban perempuan (istri), baik saat sebelum melaporkan kasus KDRTnya sampai setelah proses hukum KDRTnya berakhir, kendala yang dihadapi saat ini masih berkutat pada masalah tidak terakomodirnya kepentingan-kepentingan privat terutama dari pihak korban dan pelaku yang memiliki ikatan keluarga, sehingga aturan-aturan yang dimiliki saat ini yang mengatur dan mengakomodir kepentingan korban KDRT (UU PKRDT dan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) masih membutuhkan pembenahan dalam rancangannya, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berakhir tanpa menghancurkan salah satu pihak maupun keduanya (korban-pelaku-dan statusnya sebagai suami istri).

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Aroma Elmina Martha, 2012,Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia, FH UII Press, Yogyakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003,Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.

Aroma Elmina Martha, 2013, Proses Pembentukkan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, Aswaja Pressindo, Yogykarta

Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

Eve S. Buzawa & Carl G. Buzawa, 1996, Domestic Violence: The Criminal Justice Response, SAGE Publications, California.

G. Widiartana, 2009, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2008, Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Irmansyah, 2011, “Pola Penanganan Sikiatri Terhadap Korban Tindak Kekerasan (Urgensi Kemitraan LPSK dengan Ahli dan Lembaga Psikiatri)”, PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan Korban, Volume 1 No.1.

Internet

Mudjiati, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender”, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Flag Counter