EKSEKUSI NARAPIDANA ANGGOTA MILITER YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DARI DINAS MILITER

Sigit Setyadi

Sari


The research entitled, "INMATES EXECUTION OF MILITARY MEMBERS THAT DISHONORABLY DISCHARGE FROM MILITARY SERVICES," is a normative juridical study, which applies the rule of law (legislation) applied to the practice of the institution in the city of Yogyakarta, namely in the Military Oditurate II.10 Yogyakarta and Yogyakarta Correctional Institution (Penitentiary). The Military Oditurate implements a Military Court decision which already has permanent legal powers remaining in prison / jail sentence, and then assigns the convict's guidance to the Public Penitentiary, with a Submission Letter of Prisoners (Official Submission Report). The reason of guidance for the convict of military members with dishonorably discharge (dismissal) to the Public Penitentiary is due to the convict / prisoner, after dismissal from the authorized institution, his status becomes a citizen / civil society again, no longer subject to the rules specifically applicable to members of the military. Public Penitentiary counsel prisoners based on laws and regulations applicable to the general public, namely Law Number 32 Year 1995 regarding Socialization, along with their implementing regulations. At the beginning of the counseling, the inmates are separated from his room by a public prisoner for one month, or in a time that is considered sufficient, after which he is made one with his inmate / other prisoner. Furthermore, the establishment treated the same with other inmates / prisoner. It is just that because there is a remnant of the criminal case that must be settled, usually less than a year, then this raises the problem, namely that the inmates / prisoner cannot get a parole or leave free, as per applicable lawsuits.

Keywords: execution of inmates, members of military, dismissed

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Literatures :

Adam Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2007.

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, 1986.

_____________ , Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1996.

Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju,Bandung,2006.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1982.

______________ , Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijaksanaan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan

Militer (KUHAPMIL).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.

Peraturan MENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Edaran Menteri KUMHAM Nomor : M.HH.13 PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan Panglima TNI Nomor 5/11/2009 tanggal 27 Februari Tahun 2009.

Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-60 Tanggal : 12 Juli 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Koran :

KOMPAS, Senin 9 Juli 2018, Jakarta


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Flag Counter