Kedudukan rumah penyimpanan Beanda sitaan negara dalam pengelolaan benda sitaan negara

Agus Sugiyadi, F R Harjiyatni, Hartanti Hartanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam pengelolaan barang sitaan Negara secara yuridis, sehingga kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mrmpunyai tugas dan fungsi yang jelas, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan apabila tidak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian ini dapatĀ  disimpulakan bahwa kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan undang undang, secara hakikatanya kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum pidana adalah supporting system, namun dalam pelaksanaan dari penegakan hukum yang masih berjalan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai subordinasi dari main system, Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang undang negatif.

Keywords


Kewenangan; Barang Bukti; dokumen

Full Text:

PDF

References


Mien Rukmini, 2003, Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Oraganisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats