Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto

Abstract


The role of law enforcement in the process of enforcement of criminal justice law in Indonesia is very important to give birth to public order, legal certainty and a sense of justice for all Indonesians, including in the criminal acts of online prostitution. This research uses a type of sociological juridical socio legal approach study with the type of analytical descriptive research. The data used includes primary data and secondary data. The results of the study stated that the role of law enforcement against criminal online prostitution in DIY is done by the police, prosecutors and judiciary court in accordance with its duties and authorities in the legislation. The obstacles faced by law enforcement in the aid online prostitution in DIY are divided into 2 internal and external. Internal constraints include a lack of legal devices to ensnare actors PSK and users consumers online prostitution, a lack of police personnel who can immediately follow up the findings of cyber teams, the need for up to date equipment and personnel capabilities To compensate cyber crimes, the difficulty of completing evidence and witnesses for a court endowment and still a lack of socialization programs related to online prostitution as a preventative. External constraints include, a permissive community attitude toward online prostitution encountered, growing the market share of online prostitution, less friendly cooperation with other parties such as hotels or nightspots, as well as admin constraints or business operators of online prostitution are moved from outside Yogyakarta.


Keywords


Criminal Act; Online Prostitution; Law Enforcement

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT. Refika Aditama, Bandung.

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Rahardjo, 2002. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amir, Amri. 1987. Bunga Rampai Hukum Kedokteran. Widya Medika. Jakarta.

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 159.

Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Raja Grafindo. Jakarta.

Banurusman, 1995. Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Budi Suhariyanto, 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dewantoro, N.A. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Aksara Persada, Jakarta.

Ilham, B. 1998. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.

J. Clough, Cybercrime Principles, Cambridge, UK: Cambridge, University Press, 2010.

Kartini Kartono. 2007. Patologi Sosial, Jilid I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koentjoro, 2004. On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur.CV Qalams, Yogyakarta.

Mahendra, Yusril Ihza. 2012. Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.

Muhammad Ali. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pustaka Amani, Jakarta.

Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta, 2005, hlm. 196

Muladi. 2001. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (Intoduction To The Indonesian Administrative Law) Cet. Ketujuh, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Bina Cipta. Jakarta.

Romli Atmasasmita.2010.Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana. Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rosa Agustina, 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rosenoer, Jonathan. 1997. Cyberlaw: The Law of the Internet, Spring-Verlag, New York.

S. Ghosh and E. Turrin, 2010. Cybercrimes: A Multidisciplinary Analysis, Verlag, Berlin: Springer.

Santana, Septiawan K. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003,Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Supratiknya. A. 1995. Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Topo Santoso, 1997. Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND.HILL-CO, Jakarta.

Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. 2015. Overview of electronic commerce. In Electronic Commerce. Springer, Cham.

Widodo, 2011. Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, Aswindo, Yogyakarta.

Azani Pratiwi, 2013. “Kajian terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik“,Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Elista Ketaren, 2017. “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law”. Jurnal Times, Volume 5, No. 2, 2017.

Ignatius Rolandes, M.. 2017.“Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2017.

Muhammad Ramadhan. 2016. Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Prostitusi Online. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2016.

Pasaribu, A. M. F. 2017. “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi dan Internet di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal Hukum Universitas Sumetera Utara, 2017.

Raisanta Wongso. 2016. "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik." Lex Privatum 4.4, 2016.

Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, dan Agus Saiful Abib. 2017. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18.1, 2017: pp.146-158.

Yunia Siska Mustika Sari. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Prostitusi Online Dalam Perspektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Koran Sindo, Nilai Perputaran Bisnis Prostitusi di Indonesia Capai Triliunan Rupiah. Sindonews, 19 Januari 2019. https://nasional.sindonews.com/read/1369974/13/nilai-perputaran-bisnis-prostitusi-di-indonesia-capai-triliunan-rupiah-1547331862. Akses, 03 Juli 2019

Purnomo Edi, Polres Kota Yogya Bekuk Mucikari Prostitusi Online tarif Rp. 600 ribu. Merdeka, 31 Mei 2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-yogya-bekuk-muncikari-prostitusi-online-tarif-rp-600-ribu. Akses 17 Desember 2018.

Ristu Hanafi, Prostitusi Online di Yogya Dibongkar, Muncikarinya Mahasiswa. Detiknews, 18 Maret 2019. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4472775/prostitusi-online-di-yogya-dibongkar-muncikarinya-mahasiswa, diakses 15 April 2019.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats