PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PASIR PUTIH DI WILAYAH HUKUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dian Kurniadi, Lilik Mulyadi

Abstract


Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah laut yang luas. Keindahan laut perlu dijaga agar tidak rusak, termasuk wilayah pesisir. Untuk melindunginya, pemerintah membuat undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meski sudah ada peraturan, tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Salah satunya adalah penambangan pasir putih yang terjadi di Pantai Sadranan, Gunungkidul. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 70 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang, dalam hal ini Negara Republik Indonesia. Polisi, adalah Dit Pol Airud. Dalam Perkapolri pasal 202 ayat (3) huruf b dijelaskan bahwa Direktorat Pol Airud menjalankan fungsi patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasir putih di wilayah hukum Polres Yogyakarta” disusun untuk mengetahui penanganan kasus pencurian pasir putih tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif dan sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah (1) Proses penyidikan oleh penyidik Dit Pol Airud dalam menangani tindak pidana pencurian pasir putih di lingkungan Polda DIY meliputi upaya penyidikan dini, pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi, pengalihan status saksi menjadi tersangka, menawarkan bantuan hukum, koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonosari dan DIY, serta pemeriksaan saksi ahli; (2) Hambatan yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana pencurian pasir putih di Pantai Sadranan, Tepus, Gunungkidul antara lain, kurangnya penyidik pribadi, kurangnya pengalaman penyidik dalam bidang penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. dan banyak biaya operasi; (3) Upaya pemerintah daerah dalam menangani kasus pencurian pasir putih adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pasir putih dan pentingnya masyarakat dalam menjaga ekosistem laut.


Keywords


Penegakan hukum, pencurian pasir putih. Polisi DIY.

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Bisri, Uun & Lukman, Anim. 1992. Bahan Galian Indutri : Pasir Kuarsa. Laporan Ekonomi Bahan Galian No. 69, 1991. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.

Bungin, Burhan. 2001. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hadi,Sutrisno. 1997. Metodologi Research. Yogyakarta : Andi Offset.

Handayani, Tri. 2019. Peranan Ekologi Makroalga bagi Ekosistem Laut. Batam: Oseana (vol 44).

Harahap, Yahya. 2007. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP “Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)”. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta: Sinar Grafika

Husein, M Harun. 1991. Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Iskandar. 2009. Cermin Buran Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Gaung Press Persada.

Kartawinata, Kuswata. 2010. Dua Abad Mengungkap Kekayaan Flora dan Ekosistem Indonesia. Batam : LIPI.

Kresno. 1996. Materi Diklat Petugas Teknis Pertambangan Prop. Dati I Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018/2019 :Teknik Penambangan. Yogyakarta: Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.

Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahadi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rosdakarya.2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Runtukahu,Jurian. 2016. Tanggungjawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, Lex et Societatis, Vol.IV/No.1/Jan/2016

Soekanto,Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 2011. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Press

Soemitro,Ronny H. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Bina Cipta

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Sinar Bandung.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabert

Suhala, Supriadi & M. Arifin. 1997. Bahan Galian Industri. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral

Sujarwo, Anton. 2020. Keterangan Penyidik Pembantu Dit Pol Airud POLDA DIY. Yogyakarta: Pol Airud POLDA DIY

Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian “Petujuk Praktis Untuk PenelitiYogyakarta : Andi Offset

Soesilo,R. 1984.Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor:Poletia Bogor.

Tabah,Anton. 2002.Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Jakarta: Mitra Hardhasuma.

Yulihastin, Erma. 2008. Bekerja Sebagai Polisi. Jakarta: Erlangga.

Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian “Sosial Dan Pendidikan”. Jakarta :PT Bumi Aksara.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantaidan Pulau-pulau Kecil.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1753

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Kajian Hasil Penelitian Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats