PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Abstract
Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah adanya situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga terlaksana.
Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi,pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahim mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
Arief Hidayat, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum), Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010;
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Gunung Agung, 2012, Hlm 82-83;
C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2012;
Dr.Mujibur RKM, Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah Sebuah Kajian Administrasi Publik Dengan Pendekatan Berpikir Sistem, Malang, Bayumedia Publishing, 2007;
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021;
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafik., hlm. 136-137;
Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2014;
Informatorium Obat Covid-19 Di Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, September 2021;
Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2009;
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, P Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Rajawali Pers, 2012;
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Cet. 7, Jakarta, 2017;
Mahfud MD, Rezim Orde Baru ini tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2017;
Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010;
Aprista Risyawati, 2020, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Crepido, Vol.02, No.02;
Harry S Nugraha, 2018, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1);
Hasbi Umar, 2008, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September;
Ida Budhiati, 2013, “Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2);
Moh.Rosyid, 2014, Mewujudkan Pemimpin Amanah Pada Pemilu 2014 Dalam Bingkai Sejarah, Yudisia, Vol.5, No.1;
M.Faisal Dan M.Fajar, 2015, Match-All Party: Pragmatisme Politik Dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik Di Indonesia Pasca Pemilu 2009, Jurnal Politik, Vol.1, No.1;
Nike K. Rumokoy, 2017, “Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia” Dimuat Pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9;
R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13;
Wahyu Wiji Utomo, 2020, Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal), Jurnal Al-Harakah, Vol.03, No.01;
Undang-Undang NRI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bpkp.go.id, Profile Kabupaten Gunungkidul, Diakses pada : Minggu, 26 Juni 2022.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2020. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu. Retrieve from https://www.idea.int/sites/default/files/multimed ia_reports/13052020-overview-elections-and- covid-19-bahasa-indonesia.pdf.
Ramadhan, A. 2020. Ada 17.025 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 529. Retrieve from kompas.com
DOI: http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2121
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Kajian Hasil Penelitian Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats