KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih

Sari


Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap apa yang ingin diperjanjikan suami istri dalam rumah tangga. Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan masyarakat dan faktor-faktor penyebab masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak melakukan Perjanjian pranikah. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-yuridis. Teknik Pengumpulan data berdasarkan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data diperoleh dari penelitian pustaka maupun lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat tidak banyak melaksanakan perjanjian pranikah diantaranya, tergantung dari pribadi masing-masing, pernikahan dilakukan secara tulus, mempercayai bahwa menikah sekali seumur hidup, lebih percaya kepada pasangan, merasa tidak perlu perjanjian pranikah dan tidak ada hal yang harus diperjanjikan, faktor lingkungan, perbedaan pola pikir yang berbeda antara masyarakat kota dan desa, serta kurangnya sosialisasi/informasi terkait perjanjian pranikah. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman kurang tertarik untuk melaksanakan perjanjian pranikah.

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.