Studi perbandingan pemberian otonomi asimetris pada keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kekhususan Provinsi Papua
Abstract
The asymmetric autonomy granting to Special Region of Yogyakarta and Papua Province raises a new problem. In the other hand, the exercise is not maximal. On the other hand, it creates a heartburning to the other region. Base on the those things, the problem can be formulated into two things: the first, how is the comparision of autonomy granted to Special Region of Yogyakarta dan Papua Region? The second, how is the exercise of the autonomy in Special Region of Yogyakarta and the autonomy in Papua Region This Question will be explored by library research method and conceptual and comparative approach. The result of this research is, the first, the special status granted is base on the reason of jurisprudence and the analysis of politics. The second, the exercise of the authority in Special Region of Yogyakarta has exercised well, while in Papua, it has not yet worked at all.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang.
Andi Mustari Pide, dalam Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, 1999, Gaya Media Pratama, Jakarta.
Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, 2016, Yrama Widya, Bandung.
Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif, Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, terjemah oleh Nurlita Yusron, What is Justice?: Justice, Politc, and Law in the Mirror of Science, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2014.
K. C Wheare, Konstitusi-konstitusi Modern, terjemah oleh Imam Baehaqie, Modern Constitutions, cet. ke-V, Nusa Media, Bandung, 2015.
Markku Suksi, Sub-State Governance Trough Territorial Autonomy: A Comparative Study In Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions, edisi CD-ROM, 2011, Springer, New York.
Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Ke-IV, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, 1951, Djambatan, Jakarta.
Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus, Nusa Media; Bandung.
Nyimas Latifah Letty Aziz, “Potret Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Istimewa” Bunga Rampai, Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia; Jakarta, 2018.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istiemewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Itimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebudayaan.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Daerah yang Berstatus Istimewa atau Khusus.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. ke-VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soehino, Hukum Tatanegara, Sistem Pemerintahan Negara, 1993, Liberty, Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, cet. ke-VI, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
Tim BPHN, Pembentukan Otonomi Khusus di Bali dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI, 2011.
Triyanto, Negara Hukum dan HAM, Ombak, Yogyakarta, 2013.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 20012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua (Perubahan).
Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sri Handayani Retna Wardani, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332.
DOI: http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1193
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats