KEBIJAKAN KRIMINAL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang diambil oleh petugas penyidik untuk menanggulangi perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap seseorang/ pelaku tindak pidana cacat jiwa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yuris empiris, disebabkan dengan menganalisis perbuatan hukum pidana dan membandingkannya dengan praktek lapangan sistem peradilan pidana, khususnya tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana cacat jiwa. Objek penelitian ini adalah Polres Kulonprogo.

             Sebagai salah satu aparat dalam Sistem Pidana Indonesia, peran penyidik sangat khusus untuk menegakkan hukum dan keadilan, karena penyidik merupakan tahap pertama. Terhadap pelaku tindak pidana cacat jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Tindak Pidana Indonesia, tepatnya mengatur bahwa tidak ada pidana bagi orang cacat jiwa. Kasus dalam penelitian ini pembunuhan/ penindasan yang mengakibatkan kematian seseorang dan penistaan agama, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang yang cacat mental.

Terhadap kedua pelaku yang diperiksa sebagaimana diatur oleh Hukum Formile Indonesia, maka perlakuannya sama dengan pelaku kejahatan lainnya. Kendala kasus ini dapat kita lihat ketika dokumen dikembalikan ke penyidik oleh penuntut umum, akhirnya tahap penyidikan dihentikan karena tidak layak dilanjutkan ke tahap pengadilan. Pemutusannya dilakukan penyidik secara cermat dan hati-hati, karena salah satu kasusnya adalah penistaan terhadap salah satu agama, yaitu pembakaran kitab suci Islam (Al-Qur’an) di masjid. Diperlukan kebijakan yang baik agar tidak terjadi bentrokan di masyarakat. Sedangkan kasus lainnya membutuhkan proses mediasi, dan akhirnya dapat diterima kedua belah pihak. Kebijakan yang baik dalam proses pemutusan hubungan kerja diperlukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat